Diah Pitaloka Minta Pemerintah Pusat Juga Perhatikan Infrastruktur Jalan Pasca Banjir Untuk Dukung Perekonomian Masyarakat

KUDUS, Radarmurianews.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka meminta pemerintah memperhatikan infrastruktur jalan pascabanjir karena banyak rusak sehingga perlu diperbaiki untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakatnya.

“Ketika kondisi jalan sudah bagus, setidaknya jalur logistik juga tidak terganggu. Meskipun nantinya ada Jalan Tol Surabaya, Demak dan Kudus, tetapi kendaraan tentunya banyak yang akan tetap melewati Jalur Pantura,” ujarnya saat berkunjung ke Kabupaten Kudus dalam rangka masa reses DPR RI di Kudus, Selasa.

Apalagi, kata dia, kondisi perekonomian masyarakat juga pas-pasan karena masalah pandemi COVID-19, sehingga perlu upaya memperhatikan infrastruktur jalannya agar mereka bisa beraktivitas dengan lancar.

Hal lain yang penting diperhatikan, kata politisi PDIP itu, soal infrasturktur yang menyangkut distribusi air.

Perkampungan warga di beberapa wilayah juga terdampak banjir, sehingga ada kabupaten/kota yang memberikan solusi menyediakan perumahan bagi warganya di tempat yang aman dari banjir.

DPR melalui dana aspirasinya juga membantu penanganan pascabanjir dengan memberikan bantuan rehab rekon kebencanaan. Setelah sebelumnya dilakukan penyerahan di Kantor Gubernuran, kemudian dilanjutkan untuk Kabupaten Kudus, Demak dan Pati.

“Bantuan yang diberikan mencapai Rp3 miliar, baik berupa peralatan penangulangan bencana, makanan, selimut, tenda dan mobil penanganan kebencanaan dan ambulans untuk Jateng. Ada beberapa kota diberikan bantuan logistik kebencanaan dan dana siap pakai yang jumlahnya Rp3 miliar tersebut,” ujarnya.

Ia berharap sedikit banyak itu ungkapan solidaritas, yang disampaikan dari mitra kerja Komisi VIII seperti Baznas, Kemen Sosial, BNPB, Badan Pengelolaan Keuangan Haji yang memberikan dana kemaslakhatannya serta menggerakkan mitra kerja DPR supaya membantu korban banjir untuk Jawa Utara.

Bantuan tersebut, kata dia, sangat dibutuhkan pemerintah daerah karena keterbatasan anggaran di daerah sehingga upaya penanganan akibat banjir bisa berjalan sesuai harapan.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menyinggung soal program normalisasi Sungai Juwana harus didukung dengan penyediaan lahan yang sesuai kebutuhan. Pasalnya, banyak lahan sungai yang menyempit dari semual 100 meter ada yang menjadi 20-an meter.

“Pemkab Pati dan Kudus silakan berkoordinasi dengan baik, sehingga nantinya program normalisasi sungai bisa dijalankan. Permasalahan lahan yang menyempit harus bisa terselesaikan terlebih dahulu,” ujarnya.

Kebutuhan normalisasi sungai juga akan dibawa ke Komisi V DPR RI agar disediakan anggaran untuk penuntasan banjir di kabupaten tersebut.

Views: 61