DPC PDIP Kudus Dituntut Untuk Transparansi Anggaran Oleh Kadernya

Kudus , radarmurianews.com – Bertempat di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Kudus, puluhan kader PDIP Kabupaten Kudus, menggelar deklarasi dukungan kepada Hj Megawati Soekarno Putri menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan . Kamis (31/07/2025).

Aksi ini dikoordinasi oleh Sugiyanto, salah satu kader senior di wilayah Kabupaten Kudus. Dalam aksi tersebut kader PDIP Kabupaten Kudus secara serentak menyatakan dukungannya kepada Hj Megawati Soekarno Putri menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan periode 2025-2030.

Dengan mengenakan seragam khas warna merah berlogo kepala banteng moncong putih, dengan penuh semangat mereka menggemakan nama Megawati sebagai pemimpin yang pantas dipertahankan.

Sugiyanto yakin, kepemimpinan Megawati selama ini sudah terbukti mampu membawa partai PDIP keluar dari berbagai permasalahan yang terjadi.

“Kami kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Kudus mendukung sepenuhnya Ibu Megawati menjadi ketua umum PDIP untuk periode 2025-2030,” teriak Sugiyanto (Pak Giek) dan disusul yel-yel dukungan dari puluhan kader lainnya.

Farid Gozali, salah satu pengurus DPC PDIP Kabupaten Kudus akhirnya menerima para aksi dengan kekeluargaan. Farid mengatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan dukungan kader kepada ketua DPC yang saat itu sedang berada di Pulau Dewata mengikuti acara partai yakni bimbingan teknis (bimtek) yang diikuti anggo DPR RI dan DPRD Fraksi PDI-P se-Indonesia di Bali Beach Convention Center, Denpasar Bali.

Pada kesempatan tersebut, Sugiyanto mewakili kader di wilayah Kabupaten Kudus sempat mengutarakan ‘uneg-uneg. Menurutnya, soliditas kader sangat penting untuk maju dan berkembangnya partai dimasa mendatang. Harapan para kader semua kader baik yang berada dalam struktur partai maupun yang diluar struktur harus loyal terhadap partai dan kebijakan pusat.

Masih menurut Sugiyanto, terkait pengelolaan keuangan partai yang diperoleh dari pemerintah melalui dana bantuan politik (banpol) diharapkan ada transparansi penggunaannya. Pihaknya mencatat, ada ketidakjelasan penggunaan dana banpol dari tahun 2022, 2023 dan 2024, untuk itu dia berharap ada penjelasan dari pengurus tentang hal itu.

Dari catatan yang diserahkan kepada pengurus DPC, ada saldo dana yang menurut mereka jumlahnya sangat fantastis yakni Rp 806.073.310 yang pertanggungjawabannya dipertanyakan. Jumlah yang mencapai ratusan juta tersebut dari hasil penelusuran mereka adalah akumulasi sisa yang diterima dari pemerintah melalui Banpol.

“Kita sebagai kader akar rumput yang selama ini berjuang keras membesarkan partai butuh transparansi dari pengurus. Untuk itu kita butuh copy atau kejelasan laporan pertanggungjawabannya. Hanya itu,” tandasnya.

Sementara menurut kader senior lainnya, Jumadi yang juga pernah menjadi Wakil Ketua DPC PDI-P Kudus 2010-2015 Bidang Pemenangan Pemilu menambahkan, akibat kesenjangan kepengurusan saat ini mengakibatkan beberapa pengurus anak cabang (PAC) mengalami kekosongan. Jika hal tersebut dibiarkan berlarut, dikhawatirkan akan mempengaruhi perolehan suara pada masa mendatang.

“Akibat kepengurusan partai yang kurang baik, sebagian ketua pengurus anak cabang (PAC) diantaranya Kota, Undaan, Gebog dan Dawe mengundurkan diri. Hal tersebut jelas menjadi preseden buruk untuk roda organisasi kedepannya,” tegasnya.

“Selain pengunduran diri beberapa ketua PAC, kader ditingkat bawah juga banyak yang mengeluh karena tidak adanya perhatian dan transparansi dari pengurus DPC,” tandasnya.

Views: 117