KB di Kudus ini Gratiskan SPP Selama Pandemi, Guru-guru Andalkan TKGS

KUDUS – Kelompok Belajar (KB) Baitul Ilmi justru menggratiskan biaya SPP selama pandemi covid-19. Padahal KB yang berada di Desa Tanjungrejo ini sebelum pandemi mengandalkan SPP untuk biaya opersional sekolah.

Kepala KB Baitul Ilmi, Nunuk Retno Indrijati, S.E mengatakan bahwa keputusan menggratiskan SPP selama pandemi harus diambil karena melihat ekonomi para orang tua peserta didik mengalami penurunan akibat pandemi. Selain itu para orang tua juga dihadapkan dengan penambahan biaya pelaksanaan Belajar dari Rumah (BDR) mengingat selama pandemi sampai saat ini belum diperbolehkan pembelajaran tatap muka di kelas.

“Pertimbangan kami menggratiskan SPP memang karena penurunan ekonomi wali murid dan dengan adanya BDR orang tua harus mengeluarkan anggaran untuk membeli kuota internet agar bisa BDR. Sedangkan bagi murid yang orang tuanya tidak memiliki android kita lakukan kunjungan,” katanya, kemarin (23/10/2020).

KB Baitul Ilmi merupakan kelompok belajar primadona masyarakat Kecamatan Jekulo yang di masa pandemi ini juga mengalami penurunan penerimaan siswa yang cukup drastis. Sebelum pandemi biasanya siswa yang mendaftar mencapai 200-an siswa. Pada saat ini hanya memiliki 98 peserta didik.

“Gratis SPP ini juga untuk memotivasi masyarakat agar tetap mau menyekolahkan anak-anaknya selama pandemi. Mengingat banyak masyarakat yang berniat menyekolahkan anak-anaknya jika pandemi berakhir. Sehingga komitmen kami jika pada semester berikutnya kok pandeminya masih, maka SPP masih tetap kami gratiskan,” paparnya.

Sedangkan untuk menggaji para guru, Retno mengaku hanya mengandalkan dari Tunjangan Kesejahteraan Guru Swasta (TKGS) yang rata-rata per guru mendapatkan Rp. 400 ribu belum dipotong pajak.

“KB kami memiliki 15 guru dan 1 tendik. Kami meminta pada mereka untuk tetap ikhlas berjuang dalam melaksanakan pembelajaran BDR selama pandemi. Karena selama pandemi dari KB tidak dapat memberikan apa-apa karena SPP kita gratiskan. Kami hanya mengandalkan TKGS dan BLT. Alhamdulillah kami juga mendapatkan bantuan dari desa,” ungkapnya.

Sementara itu, Plt Kepala Disdikpora Kudus, Harjuna Widada melalui Kabid Paud dan Dikmas, Khudori menjelaskan bahwa TKGS merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi guru-guru non ASN.

“Perlu diketahui untuk besaran penerimaan TKGS dihitung berdasarkan lamanya masa kerja, jam mengajar, dan akumulasi jumlah siswa. Rata-rata penerimaan TKGS ini  antara Rp. 350 ribu hingga Rp. 400 ribu,” pungkasnya. (*)

Visits: 28